Dari Out-Group ke Koalisi: Strategi LMX Theory untuk Menjaga Ekonomi dan Politik Indonesia Pasca Pemilu 2024

Wahyu Indah Astuti
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Riau

        Pemilihan umum 2024 telah usai dan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tantangan besar kini bukan lagi soal memenangkan suara, melainkan bagaimana menjaga persatuan politik sekaligus menggerakkan ekonomi di tengah perubahan global. Pemerintahan baru harus mampu merangkul berbagai kekuatan politik agar program pembangunan berjalan lancar dan kebijakan ekonomi mendapatkan dukungan yang stabil. Dalam konteks inilah Leader–Member Exchange (LMX) Theory—sebuah teori kepemimpinan yang menekankan kualitas hubungan pemimpin dan anggota—menawarkan kerangka penting untuk menata hubungan politik pasca pemilu.

        Prabowo–Gibran memimpin melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sejak awal berisi 10 partai politik. Empat di antaranya memiliki kursi di DPR, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sisanya terdiri atas empat partai nonparlemen, yakni PBB, Gelora, PSI, dan Garuda, satu partai lokal (Partai Aceh), serta satu partai nonpeserta Pemilu 2024 (PRIMA). Menariknya, setelah pemilu usai PKB yang sebelumnya berada di luar lingkaran koalisi juga ikut bergabung. Koalisi sebesar ini menjadi modal penting bagi stabilitas pemerintahan karena dukungan politik yang luas dapat memudahkan pengesahan kebijakan. Namun keberagaman partai dengan kepentingan berbeda juga mengandung risiko friksi yang tidak kecil. Menjaga kekompakan koalisi agar tidak retak adalah pekerjaan besar yang menuntut kepemimpinan yang cermat dan komunikasi yang terencana.

 

LMX Theory memberi pelajaran bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan setiap anggota kelompok jauh lebih penting daripada sekadar jumlah partai dalam koalisi. Hubungan yang baik ditandai oleh kepercayaan, komunikasi terbuka, dan rasa saling menghormati. Dalam konteks politik Indonesia, “anggota kelompok” bukan hanya menteri atau pejabat, tetapi juga semua partai koalisi, parlemen, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Jika hubungan ini dijaga dengan baik, koalisi akan menjadi mesin kebijakan yang stabil dan efektif. Sebaliknya, jika pemimpin hanya fokus pada kelompok inti (in-group), pihak yang merasa diabaikan bisa menjadi out-group yang menghambat jalannya pemerintahan.

Mengapa kualitas hubungan ini begitu penting bagi ekonomi? Kepercayaan pasar dan investor sangat bergantung pada stabilitas politik. Kamrussamad, anggota Komisi XI DPR, menegaskan bahwa “stabilitas politik pasca pemilu akan mendukung ekonomi, karena kepercayaan investor dan pasar meningkat ketika kepastian pemerintahan tetap ada”. Pandangan ini menunjukkan bahwa koalisi yang solid bukan hanya urusan politik, tetapi juga fondasi iklim investasi. Raden Pardede, ekonom senior, juga mengingatkan agar para politisi memikirkan kesinambungan pembangunan jangka panjang dan tidak terjebak pada pembagian kekuasaan jangka pendek. Pandangan ini sejalan dengan prinsip LMX: hubungan yang baik harus dibangun untuk tujuan besar, bukan sekadar kepentingan sesaat.

Meski begitu, koalisi yang luas bukan berarti bebas masalah. Aviliani, ekonom senior INDEF, mengingatkan bahwa “pembagian koalisi dalam kabinet Prabowo menunjukkan niat menjaga stabilitas, tetapi juga berisiko persinggungan kebijakan”. Peringatan ini menegaskan bahwa koalisi besar perlu dikelola dengan komunikasi yang intens, transparan, dan adil agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik yang merugikan pembangunan ekonomi.

Tantangan ekonomi Indonesia yang dihadapi pemerintahan baru juga tidak sederhana. Program strategis seperti transisi energi, penguatan ketahanan pangan, percepatan digitalisasi UMKM, dan hilirisasi industri menuntut koordinasi erat antar kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. LMX Theory mendorong pemimpin untuk merangkul semua pemangku kepentingan, bukan hanya mengeluarkan instruksi dari pusat, tetapi mengajak mereka berdialog, merumuskan kebijakan bersama, dan memecahkan masalah secara kolektif. Dengan cara ini, kebijakan akan lebih cepat diterapkan dan hasilnya lebih merata.

Budaya politik Indonesia yang menekankan musyawarah dan gotong royong menjadi modal sosial yang mendukung penerapan LMX. Nilai-nilai tersebut mendorong dialog dan partisipasi semua pihak, membuat koalisi besar seperti KIM bukan sekadar aliansi pragmatis, tetapi wadah kerja sama nyata untuk kesejahteraan rakyat. Jika dikombinasikan dengan pendekatan ilmiah LMX, tradisi musyawarah dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi, sekaligus menjaga kohesi koalisi.

Koalisi yang dikelola dengan prinsip LMX juga memberi sinyal positif bagi dunia usaha. Investor melihat kepastian kebijakan dan rendahnya risiko politik, sehingga arus modal lebih lancar, nilai tukar lebih stabil, dan peluang lapangan kerja baru lebih besar. Di sisi masyarakat, pemerintahan yang inklusif akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan merata, dari program bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

Pemilu 2024 memang telah selesai, tetapi pekerjaan besar justru dimulai sekarang. Pemerintahan baru harus mampu mengubah perbedaan politik menjadi kekuatan kolektif. LMX Theory memberi pelajaran bahwa kunci keberhasilan bukan hanya seberapa besar koalisi dibentuk, tetapi seberapa baik kualitas hubungan di dalamnya. Dengan membangun kepercayaan, membuka komunikasi, dan menghormati perbedaan, pemerintahan dapat menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Koalisi besar yang menopang pemerintahan Prabowo–Gibran adalah peluang sekaligus ujian. Dengan 10 partai pendukung dan dukungan tambahan setelah pemilu, potensi kerja sama terbuka lebar. Namun tanpa pengelolaan yang cermat, perbedaan kepentingan bisa menimbulkan gesekan yang berbahaya. Pendapat Kamrussamad, Raden Pardede, dan Aviliani menunjukkan bahwa stabilitas politik, kesinambungan pembangunan, dan manajemen konflik adalah faktor yang saling berkait. Dengan menerapkan prinsip Leader–Member Exchange, pemerintahan baru berpeluang mengubah kelompok “out-group” menjadi mitra koalisi yang solid, menjaga kepercayaan pasar, dan membawa Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tahan guncangan.



Potensi Desa

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Profil Desa

Desa Tanjung Baru berada di kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Desa Tanjung Baru merupakan desa yang berdiri pada tahun .....

Transparansi Desa

Infografis Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Copyright © 2023 Website Resmi Desa Tanjung Baru